Tuesday , October 20 2020

Mengenal Hukuman Bagi si Pelaku KDRT

Seperti telah kita ketahui bersama pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam kurang lebih 15 tahun yang lalu negara kita telah memberlakukan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kemudian disahkan pada tanggal 22 September 2004. Nampaknya Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum bagi pengentasan berbagai tindakan kekerasan yang diwujudkan dalam empat bentuknya, yaitu kekerasan fisik, psikis/kejiwaan, seksual serta kekerasan yang direalisasikan berupa penelantaran dalam rumah tangga.

Nah, sama halnya dengan laporan Bank Dunia pada tahun 1994, ternyata mayoritas korban KDRT yang selama ini terjadi di Indonesia adalah para istri/perempuan. Seperti yang dikemukakan pada artikel sebelumnya, pihak istri terkadang malas untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan suami dengan menimbang beberapa faktor, antara lain faktor munculnya kekhawatiran dikemudian hari yang akan membuat kondisi rumah tangga semakin runyam.  Padahal laporan istri kepada pihak berwajib tersebut, akan memiliki dampak hukumnya tersendiri untuk menjerat si pelaku kekerasan, dalam hal ini suami, dengan hukuman setimpal yang membuatnya cukup jera. Tidak hanya itu, si korban atau mereka yang dimintakan untuk melapor kepada kepolisian, akan memperoleh perlindungan hukumnya.

Faktanya di Indonesia sendiri, penegakan hukum dalam kasus KDRT ini selain menggunakan Undang-Undang no.23 tahun 2004 di atas, juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dan Undang-Undang no.23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Perlu dicatat, bagi pelaku kekerasan akan dikenai sejumlah sanksi pidana berupa kurungan penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan memakai pasal-pasal yang termuat pada UU no. 23 tersebut, yaitu pasal 49 jo pasal 9 dan pasal 279 KUHP mengenai tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa adanya izin dari istri; pasal 44 untuk kekerasan fisik,serta pasal 45 untuk tindakan kekerasan psikis berupa pengancaman.

Tidak hanya berhenti hingga disini saja, sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 6 (enam) tahun akan diputuskan dalam kasus-kasus lebih berat yang berhubungan dengan KDRT tersebut, contohnya sanksi atas pelanggaran pasal-pasal KUHP seperti pada pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 & 335 bagi kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak. Selain itu sanksi lebih berat diberikan karena terbukti melanggar pasal-pasal seperti pasal 81 & 82 Undang-Undang No.23 tahun 2002 serta pasal 287 & 288 KUHP bagi kasus perkosaan anak.

Perlu diketahui juga bahwa sampai saat ini di Indonesia,  Pengadilan belum dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada si pelaku KDRT jika mengacu kepada UU no.23 tahun 2004 tersebut. Akan tetapi berdasarkan pasal 50 UU yang berbunyi bahwa ‘’Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.’’

Menariknya berdasarkan pasal 50 Undang-Undang, si pelaku diminta untuk mengikuti program konseling yang diadakan oleh berbagai lembaga konseling di Indonesia. Program tersebut bertujuan agar si pelaku kekerasan yang biasanya adalah pihak suami, tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari yang akan memberikan penderitaan kepada sang istri, baik secara lahir maupun batin.

Lalu bagaimana dengan korban yang melaporkan? Ternyata pasal-pasal dari 28 hingga 38 UU nomor 23 tahun 2004 pun mengatur adanya perintah perlindungan yang ditetapkan oleh pengadilan kepada si korban dan keluarga korban. Bahkan untuk merealisasikan secara segera perlindungan tersebut, Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat adanya perintah perlindungan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan, terkecuali apabila ada alasan-alasan lain yang tertera pada pasal 28. Menariknya, tidak hanya berupa tulisan, permohonan tersebut dapat disampaikan korban maupun kuasa hukumnya secara lisan, atau mereka yang tercakup dalam pasal 29 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dapat dilakukan oleh korban/keluarga korban, teman korban, pihak polisi, relawan yang mendampingi si korban, serta pembimbing rohani.

Perlu digarisbawahi juga, masalah yang mungkin akan segera timbul di kemudian hari adalah apabila masyarakat di tanah air banyak yang tidak mengetahui dan tidak sadar akan adanya pasal-pasal yang memberikan perlindungan kepada si korban dan si pelapor. Artinya upaya pemerintah untuk lebih mensosialisasikan undang-undang yang cukup lengkap ini kepada masyarakat sangatlah diperlukan agar masyarakat lebih berani menyuarakan keluh kesah yang terjadi pada rumah tangga mereka yang melibatkan segala tindakan kekerasan. Tidak hanya itu, program konseling yang selama ini dianjurkan oleh undang-undang di atas bagi si pelaku kekerasan menjadi bukti kuat bahwa pengentasan KDRT di Indonesia akan selalu bertumpu terhadap penghargaan yang luhur akan nilai-nilai keadilan, non-diskriminatif perlakuan serta penegakan HAM.

About Bas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *